bungkam

Telaah atas Khilafah dan Demokrasi-Adian Husaini

Sebelumnya dalam salah satu website http://www.al-intima.com. Adian Husaini pernah menuliskan sebuah artikel yang berjudul “Khilafah dan Demokrasi”. Dimana beliau menjelaskan yang pada intinya demokrasi bisa kita manfaatkan, sebab tidak berbenturan dengan islam secara keseluruhan.

Namun, ada beberapa hal yang menurut saya tidak seharusnya dilontarkan oleh orang sekaliber beliau. Mari kita runtut satu persatu pernyataan-pernyataan itu.

Pertama, pernyataan mengenai, “Sebenarnya, masalah demokrasi bisa dibicarakan dengan lebih ilmiah. Istilah “demokrasi” tidak tepat didikotomikan dengan istilah “khilafah”. Tetapi, lebih tepat, jika “demokrasi” versus “teokrasi”. Sistem khilafah beda dengan keduanya. Sebagian unsur dalam sistem khilafah ada unsur demokrasi (kekuasaan di tangan rakyat) dan sebagian lain ada unsur teokrasi (kedaulatan hukum di tangan Tuhan). Membenturkan demokrasi dengan khilafah, menurut saya, tidak tepat.”

Terlepas dari pembahasan apa itu teokrsi. Demokrasi adalah sebuah pemikiran, ide yang bentuknya tidak dapat kita rasakan. Adalah keliru jika demokrasi ingin kita bicarakan secara ilmiah. Dengan pengertian ilmiah, harusnya objek yang kita bicarakan adalah objek yang jelas, kentara dan dapat kita sentuh keberadaannya, namun demokrasi sebagai sebuah konsep adalah hal yang absurd dan abstrak. Demokrasi lebih tepat kita pikirkan secara rasional, sebab ia adalah hal yang bersangkutan dengan ilmu sosial-humaniora.

Pernyataan bahwa tidak tepat membenturkan demokrasi dengan khilafah, bagi saya juga pernyataan yang tidak tepat. Sebab, walaupun demokrasi memiliki salah satu arti ; kekuasaan di tangan rakyat, tapi secara konvensional, demokrasi juga berarti kedaulatan hukum berada di tangan rakyat, dan ini adalah arti yang lebih banyak digunakan untuk demokrasi oleh masyarakat; baik kaum intelektualnya maupun masyarakat awam. Hingga kedua arti itu bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Pengertian demokrasi dalam artian itu sudah menjadi satu paket; kekuasaan di tangan rakyat dan kedaulatan di tangan rakyat. Dan dalam khilafah sendiri, juga memiliki paket arti dan pemikiran sendiri, yang bagaimanapun caranya berbeda secara inti dengan demokrasi. Yakni, dalam sistem khilafah, kedaulatan hukum berada di tangan Syara’. Walaupun kekuasaan ada di tangan rakyat, tapi ini hanya sebatas sebagai pelaksana hukum syara’, bukan pembuat hukum.

Jadi, khilafah dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda, sangat berbeda dari cara memandang kedaulatan hukum. Dan ini sudah sangat cukup untuk membenturkan keduanya, sebab di sini intinya berada. Sederhanya, seperti mata uang rupiah dan dolar, walaupun memiliki nilai nominal dan beberapa unsur yang sama pada salah satu bagian kertasnya, tapi tetap saja, keduanya berbeda secara hukum. Bahkan dolar saja tak mau disebut dan disamakan dengan rupiah, bagaimana dengan sistem yang lebih kompleks?

Kedua, pernyataan, “Sistem demokrasi ada yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah, Karena adanya kebebasan berpendapat. saat HTI menjadi Ormas, itu juga sedang memanfaatkan sistem demokrasi, karena sistem keormasan di Indonesia memang “demokratis”.”

Menurut saya, memanfaatkan demokrasi hanya karena kebebasan berpendapat juga terlalu buru-buru dan oportunis. Walaupun ormas-ormas islam berkembang di dalam dunia demokrasi, bukan berarti itu manfaat dari demokrasi.
Ambil analogi. Jika di jogja terjadi gempa, kemudian segala gedung dan sarana prasarana hancur. Kemudian , masyarakat kembali membangun kotanya, hingga makin berkembang dan lebih baik dari sebelum gempa. Apakah kita ingin menyebut bahwa pembangunan ini adalah manfaat dari gempa?
Alasan lain, kita menggunakan dan melakukan hal-hal tertentu bukan atas manfaat apa yang dapat diberikan oleh hal tersebut, tapi lebih pada halal haramnya. Itulah yang di ajarkan oleh islam.
Mengislamkan demokrasi sama seperti mengislamkan minuman keras/wine dengan istilah yang diislamkan.walaupun wine juga memiliki bahan air yang halal dalam islam, tapi didalamnya tetap anda unsur alcohol, tetap saja wine itu haram, sebab tetap mengandung hal yang haram. Demokrasi sebagaimana sudah dijelaskan di atas, telah memiliki inti konsepnya yang disepakti secara konvensional oleh mereka yang menggunakan dan bahkan menemukannya. Kedaulatan hukum berada di tangan rakyat. Dan ini adalah batil.

Ketiga, pernyataan, “Kita dijajah Belanda selama ratusan tahun, Islam tetap eksis, dan bahkan, jarang sekali ditemukan kasus pemurtadan umat Islam. Dalam sejarah, khilafah juga pernah menjadi masalah bahkan sumber kerusakan umat, ketika sang khalifah zalim. Dalam sistem khilafah, penguasa/khalifah memiliki otoritas yang sangat besar. Sistem semacam ini memiliki keuntungan: cepat baik jika khalifahnya baik, dan cepat rusak jika khalifahnya rusak. Ini berbeda dengan sistem demokrasi yang membagi-bagi kekuasaan secara luas.”

Saat belanda menjajah, islam memang eksis, ini benar. Tapi hanya sebatas islam menjalankan sholat, menjaga akhlak. Tapi bagaimana dengan sistem pemerintahan, hudud, hukum jinayat, sistem perekonomian berbasis syariat? Bahkan kalau mau jujur, saat belanda masuk, ke-eksisan Islam dalam artian akhlak juga mundur. Pakaian dan gaya hidup eropa mulai sedikit demi sedikit merasuk ke dalam jiwa kaum muslim. Akhirnya gaya berperilaku dan berpakaian muslim dan kafir pun jadi sulit untuk dibedakan. Islam memang eksis, eksis di dalam KTP masing-masing masyarakat.

Lantas ada pula pernyataan yang menyebut khilafah adalah sumber kerusakan, saat khalifah/pemimpin zalim. Ini benar terlalu buru-buru. Mengatakan sistem sebagai sumber kerusakan karena pemimpin zalim. Ini sudah jelas, bahwa sumbernya adalah orang, bisa kita katakan itu hanya sebuah kecelakaan.

Jika kita berpikir objektif. Kita sedang membicarakan perangkat sistem, konsep pemikiran. Apakah itu terbukti benar atau salah. Apakah sesuai syariat atau tidak. Mari kita lepas dari sejarah, apalagi hanya karena kesalahan pelaksana. Dalam pelaksanaan sistem apapun jika masih manusia yang menjalankan –yang manusia adalah mahkluk, yang tak lepas dari kesalahan-, masih ada kemungkinan untuk rusak. Tapi bukan berarti sistemnya yang serta merta menjadi salah.

Sebagai contoh kecil. Saat upacara bendera di sekolah. Sudah dirancang tata cara upacara yang “benar” menurut kepala sekolah. Tapi saat pelaksanaan, pemimpin upacara berlaku zalim, dengan menampari peserta upacara atau minum khamr saat itu. Lantas siapa yang harus kita salahkan? Sistem upacaranya atau pemimpin upacara?

Kemudian pernyataan, “Sistem semacam ini memiliki keuntungan: cepat baik jika khalifahnya baik, dan cepat rusak jika khalifahnya rusak.” Menurut saya ini asumsi yang terlalu dipaksakan. Dasarnya apa sayapun tak tahu.
Itu beberapa telaah terhadap pernyataan Adian husaini di dalam tulisannya. Bagi saya, demokrasi bukan kotak kosong tanpa isi. Demokrasi justru adalah kotak yang sudah berisi seperangkat pemikiran-pemikiran dan konsep, sebagaimana Islam juga begitu. Sehingga Islam dan demokrasi memang akan selalu berbenturan secara esensinya dan saling menolak satu sama lain.

Wallahu’alam bish-shawab
[VAL] jogja, 19 apri 2014.

Advertisements